Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, Hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas
…
a. Kekuasaan belaka
b. Lembaga negara
c. Kedaulatan rakyat
d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat
Absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme…
a. Kekuasaan yang terbatas
b. Kekuasaan yang sangat terbatas
c. Kekuasaan yang tidak tak terbatas
d.
Kekuasaan yang tidak terbatas
3. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di
bawahnya…
a. Ketua MPR
b. Ketua DPR
c. MPR
d. DPR
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi, sehingga
menjalankan roda pemerintahan dengan cara consentration of power and
responsibility upon the President. Apa yang dimaksud dengan istilah di
atas…
a. Pemusatan kekuasaan dan tanggungjawab oleh Presiden
b. Kekuasaan Presiden tidak terbatas
c. Presiden memilki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari
lembaga tinggi Negara lainnya
d.
Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab
adalah di tangan Presiden
5. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, ia bukan “diktator”. Pernyataan ini artinya…
a. Kekuasaan terbatas
b. Kekuasaan tidak terbatas
c. kekuasaan tidak tak terbatas
d. Semua jawaban salah
6. Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam Negara. Untuk itu
Presiden memiliki pouvoir reglementair. Apa maksudnya…
a. kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah
b. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
c. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang
d. Semua jawaban salah
7. Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya …
a. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
b. Tidak bertanggung jawab kepada Presiden
c. Ditetapkan oleh DPR
d. Ditetapkan oleh MPR
8. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah Negara terkandung
berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan…
a. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah Negara
b. Lembaga yang memilki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara
c. Orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat
d.
Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti
luas
9. Bentuk Negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat
berdasarkan pikiran yang dilontarkan…
a. Aristoteles
b. Thomas Hobbes
c. J. Rousseau
d.
John Locke
10. Rakyat sebagai salah satu unsur dari Negara pada hakikatnya adalah…
a. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu Negara
b. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah Negara
c. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga Negara
d. Penduduk asli yang secara turun termurun hidup dalam Negara
11. Batas laut territorial suatu Negara yang diakui secara hukum
internasional pada saat ini adalah…
a. 1 mil
b. 3 mil
c. 5 mil
d.
12 mil
12. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia antara
lain mempunyai makna sebagai…
a. Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia
b. Deklarasi terbentuknya bangsa dan Negara
c. Peraturan perundang-undangan tertinggi
d.
Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
13. Batang tubuh UUD 1945, dalam hubungannya dengan Pembukaan, seperti
ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan…
a.
Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
pembukaan
b. Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia
c. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa
Indonesia
d. Penjabaran seluruh konsepsi tentang Negara yang terkandung dalam
Pembukaan
14. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena
penjelasan tersebut…
a. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
b. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubunya
c. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
d. Tidak dapat diubah dan tiodak dapat dipisahkan ari batang tubuhnya
15. Ciri utama dari suatu Negara kesatuan jika dibandingkan dengan Negara
serikat, yaitu bahwa Negara kesatuan…
a. Memiliki konstitusi yang tertulis
b. Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
c. Pemerintahaannya bersifat demokratis
d. Terbagi-bagi dalam bagian-bagian Negara
16. System pemerintahan cabinet presidensiil ditandai oleh…
a. Kepala negaranya seorang presiden
b. Presiden merupakan kepala pemerintahan
c. Kedudukan cabinet sederajat dengan parlemen
d. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara
17. Berikut ini Negara-negara yang menganut pemerintahan system cabinet
parlementer, kecuali…
a. Australia
b. India
c. Jepang
d.
Amerika Serikat
18. Di antara kelebihan dari pemerintahan system cabinet presidensiil jika
dibandingkan dengan system kabinet parlementer, pada system presidensiil…
a. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat
b. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatiof stabil
c. Kebijakan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung pada presiden
d. Presiden dan menteri dapat bekerjasama dengan baik
19. Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah
memiliki sifat…
a. Tertulis dan mengatur
b. Mengatuyr dan mmaksa
c. Memaksa dan bersanksi
d.
Tegas dan tertulis
20. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, terutama untuk…
a. Mengayomi pihak-pihak yang lemah
b. Mengatur pergaulan sesama manusia
c. Mewujudkan kelancaran pembangunan
d. Menjamin kepentingan seluruh warga
21. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum private, kecuali…
a. Seseorang mengadakan perjanjian jual beli sepetak tanah
b. Seseorang tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
c. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain
d. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya
22. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara…
a. Seseorang warga Negara dengan warga Negara lain
b. Orang-orang yang menjadi pejabat pemerintahan
c. Seseorang dengan benda yang menjadi hal miliknya
d. Warga Negara sebagai organisasi kekuasaan
23. Kedudukan Depan Pertimbangan Agung menurut UUD 1945 adalah sebagai
lembaga…
a. Eksekutif
b. Legislative
c. Yudikatif
d.
Konsulattif
24. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia
menganut system pembagian kekuasaan, buka pemisahan kekuasaan. Hal itu
dapat dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tinggi
Negara dalam kekuasaan lembaga Negara lainnya. Contoh-contohnya sebagai
berikut, kecuali…
a. DPR ikut menetapkan APBN
b. Presiden memberi grasi
c. Presiden mengesahkan undang-undang
d. Presiden mengangkat duta dan konsul
25. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap…
a. Peraturan Pemerintah
b. Keputusan Presiden
c. Keputusan Menteri
d.
Peraturan Daerah
26. Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna
bahwa Presiden…
a. Memiliki kekuasaan yang cukup luas
b. Berkedudukan sebagai kepala Negara
c. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
d. Merupakan lembaga tertinggi Negara
27. Menurut Undang Undang Dasar Sementara 1950, pengesahan UUD dilakukan
oleh …
a. Konstituante
b. Presiden
c. Kabinet
d. DPR
28. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah di antaara
orang-oirang dalamkasus berikut yang menjadi warga Negara Indonesia?
a. Seorang wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing
b. Seseorang diangkat sebagai sebagai anak oleh orang asing
c. Orang Indonesia yang tinggal di luar negri selama tiga tahun
d.
Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia
29. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan kewarganegaraan,
untuk menjadi warga negara, seseorang perlu…
a. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku
b. Berpartisipasi dalam pembangunan
c. Memberi sumbangan nyata kepada Negara
d.
Mempunyai inisiatif sebagai warga Negara
30. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negri
bebas aktif adalah…
a. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar
b. Mengirimkan pasukan ke luar negri unuk kepentingan perdamaian
c.
Membantu salah satu pihak yang dirugikan alam politik nasional
d. Memutuskan hubungan diplomatic dengan suatu Negara lain
31. Subjek hukum perdata internasional adalah…
a. Negara
b. Gabungan Negara
c. Organisasi ionternasional
d.
Manusia pribadi
32. Tantangan mendesak yang dihadapai bangsa Indonesia dalam rangka
menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah
disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah mempersiapkan…
a. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
b.
Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
c. Kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
d. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
33. Yang dimaksud dengan hukum public adalah…
a. Sesuatu yang berhubungan dengan tata negara
b. Sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha negara
c. Sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara
d.
Semua jawaban benar
34. Yang dimaksud dengan hukum private adalah…
a. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan orang-orang
b. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan perseorangan
c. Sesuatu yang berkenaan dengan hukum perdata dan hukum dagang
d.
Semua jawaban benar
35. Teori Perjanjian Masyarakat, diuraikan dengan jelas oleh…
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Machiavelli
d. J. Rousseau
36. Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika), dikemukakan oleh…
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Machiavelli
d. J. Rousseau
37. Teori Kedaulatan Rakyat, dikemukakan oleh…
a. John Locke
b. Montesquieu
c. Machiavelli
d.
J. Rousseau
38. Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsure-unsur…
a. Supremasi hukum
b. Kesederajatan di depan hukum
c. Hak asasi manusia
d.
Semua jawaban benar
39. Tujuan negara menurut Immanuel Kant (1724-1804) adalah…
a. Untuk melindungi hak dan kewajiban warga Negara
b. Untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara
c. Untuk mejaga kesejahteraan masyarakat
d. Semua jawaban benar
40. Ciri-ciri Negara hukum adalah…
a. Pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
b. Pemerintah berdasarkan hukum
c. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM
d. Semua jawaban benar
